Perjanjian Giyanti (1755)

Perjanjian Giyanti ditandatangani pada Februari 1755 antara VOC, Pakubuwana III, dan Pangeran Mangkubumi, dan mengakhiri perang perebutan takhta dengan membagi wilayah Mataram menjadi dua: Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwana III dan Kasultanan Ngayogyakarta di bawah Mangkubumi, yang bergelar Hamengkubuwana I. Pembagian itu menyusul dan diikuti pembagian lebih lanjut — Mangkunagaran pada 1757 dan Pakualaman pada 1813 — sehingga bekas wilayah Mataram terbagi ke dalam empat kedudukan.

Yang membagi adalah pihak ketiga. VOC menjadi penjamin perjanjian dan karena itu menjadi pihak yang kepadanya perselisihan di antara keempatnya kemudian diajukan. Susunan tersebut menempatkan kekuasaan pengadilan tertinggi di luar wangsa yang bersengketa, dan itulah yang dicapai perjanjian ini bagi pihak yang menengahinya.

Perjanjian membagi wilayah, penghasilan, dan abdi dalem, tetapi tidak dapat membagi yang tidak terbagi: pusaka, gending, tarian, dan rangkaian upacara. Akibatnya kedua keraton menyusun perbendaharaannya masing-masing pada dasar yang sama, dan perbedaan yang tumbuh sejak 1755 — dalam tata gamelan, tata busana, urutan tarian, dan penyebutan — adalah perbedaan yang berumur kurang dari tiga abad dan dapat ditelusuri.

Keadaan tersebut menjadikan Jawa tengah selatan salah satu tempat tempat perbandingan dua perbendaharaan yang berasal dari satu induk dapat dikerjakan dengan tarikh awal yang pasti. Gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta diperlakukan sebagai dua gaya yang setara, dan pemakaian salah satunya sebagai ukuran atas yang lain adalah pernyataan kedudukan dan bukan pernyataan tentang keaslian.