Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Kota ini dibangun pada satu garis: Tugu di utara, istana di tengah, Panggung Krapyak di selatan, dengan Merapi di ujung utara garis itu dan Laut Selatan di ujung selatannya. Garis itu bukan hanya tata kota melainkan pernyataan mengenai kedudukan: raja berada di antara gunung dan laut, di antara dua kekuatan yang dalam kerangka Jawa harus dijaga hubungannya. Rangkaian labuhan yang dikirim ke Merapi, ke Parangkusumo di pantai selatan, dan ke Gunung Lawu adalah pelaksanaan hubungan itu.

Sumbu ini ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pada 2023 dengan nama Sumbu Filosofis Yogyakarta. Penetapan itu meliputi ruang kota, bukan hanya bangunan, yang berarti perubahan pada bangunan sepanjang sumbu tunduk pada ketentuan pelindungan.

Yogyakarta adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang gubernurnya adalah seorang raja karena kedudukannya sebagai raja. Undang-Undang Keistimewaan 2012 menetapkan bahwa Sultan yang bertakhta menjadi Gubernur dan Adipati Paku Alam menjadi Wakil Gubernur, tanpa pemilihan. Dasarnya adalah keputusan Sultan Hamengku Buwono IX pada 5 September 1945 untuk menggabungkan kesultanan ke dalam Republik yang baru berdiri, yang dibalas dengan jaminan kedudukan istimewa.

Susunan ini menimbulkan persoalan yang dibicarakan secara terbuka di Yogyakarta, terutama mengenai pewarisan takhta dan karenanya jabatan gubernur, dan mengenai tanah kesultanan yang berkedudukan hukum tersendiri. Entri ini menyebutnya karena pembaca yang datang mencari keterangan mengenai upacara keraton akan menjumpai lembaga yang sekaligus merupakan pemerintahan.