Perang Jawa (1825–1830)

Sebab yang biasa disebut adalah pematokan jalan yang melintasi tanah makam leluhur Dipanagara di Tegalrejo pada 1825. Peristiwa itu benar terjadi dan menjadi pemicu, dan menyebutnya sebagai sebab adalah menyempitkan perkara.

Di bawahnya terdapat beberapa lapis. Keraton Yogyakarta telah kehilangan sebagian besar pendapatannya melalui penyewaan tanah kepada pengusaha Eropa, yang menggeser kewajiban petani dari raja kepada penyewa. Pajak jalan dan pungutan yang dipungut melalui pemungut Tionghoa menimbulkan kebencian yang diarahkan kepada pemungutnya. Dan Dipanagara sendiri, yang telah dilewati dalam pergantian takhta, merumuskan perlawanannya dalam bahasa keagamaan: ia mengambil gelar Erucakra, tokoh penyelamat dalam ramalan Jawa, sekaligus gelar Sultan dan pemimpin yang membela agama.

Perlawanan berlangsung sebagai perang gerilya di seluruh Jawa Tengah dan Timur, dan pada tahun-tahun pertama berhasil. Belanda akhirnya menguasainya dengan sistem benteng stelsel: membangun benteng-benteng kecil yang saling terhubung untuk memotong wilayah dan memutus bekal, sebuah cara yang lambat dan mahal dan yang berhasil.

Dipanagara ditangkap pada Maret 1830 di Magelang, ketika ia datang untuk berunding di bawah jaminan keselamatan. Penangkapan dalam perundingan itu dicatat oleh sumber kedua belah pihak dan tidak diperselisihkan. Ia dibuang ke Manado, kemudian ke Makassar, dan meninggal di sana pada 1855. Di pembuangan ia menulis riwayat hidupnya sendiri, satu dari sedikit naskah otograf bangsawan Jawa yang bertahan, dan karenanya sebab-sebab perang ini dapat dibaca dari pihak yang menjalankannya — keadaan yang jarang pada perang mana pun di Nusantara abad ke-19.

Biaya perang ini membuat keuangan Hindia Belanda tidak tertahankan, dan jawabannya adalah cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang diberlakukan sejak 1830: petani Jawa diwajibkan menyerahkan sebagian tanah dan tenaganya untuk tanaman ekspor. Hubungan sebab-akibat antara perang dan sistem itu dinyatakan terbuka dalam sumber-sumber pemerintah masa itu, dan bukan tafsiran kemudian.

Akibat kedua terjadi pada keraton. Sesudah 1830 keempat istana kehilangan sisa kewenangan atas wilayah dan pendapatan, dan yang tinggal adalah kewenangan atas upacara dan kesenian. Pemusatan kehidupan keraton pada tari, tembang, busana, dan batik sepanjang abad ke-19 — yang kemudian menghasilkan sebagian besar bentuk yang hari ini disebut kebudayaan Jawa tinggi — berlangsung pada masa ketika kewenangan yang lain telah hilang.